SMSI Kaltara Pertanyakan Standar Kerja Sama Media di Pemkab Malinau

memperoleh kesempatan yang sama,” sambung dia.

Selain meminta evaluasi terhadap mekanisme kerja sama publikasi, SMSI Kaltara juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuka hasil pemeriksaan atas penggunaan anggaran publikasi di Pemkab Malinau pada tahun-tahun tersebut.

“Jika anggaran itu sudah diaudit, kami meminta BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya secara terbuka, apakah terdapat temuan, rekomendasi atau telah dinyatakan sesuai ketentuan. Transparansi hasil audit penting agar polemik ini mendapat penjelasan yang utuh kepada publik,” tutupnya.
(*)